Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyoroti sejumlah isu krusial terkait kependudukan dan kesehatan dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) Triwulan III Tahun 2026. Pembahasan meliputi kesehatan mental remaja, penanganan populasi lansia (aging population), percepatan penurunan stunting, hingga penguatan program Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan untuk mewujudkan generasi berkualitas.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi kesehatan mental remaja. “34,9 persen remaja kita mengalami masalah mental, tapi gangguan mentalnya sudah 1 dari 20 (Data Indonesia National Adolescent Mental Health Survey/I-NAMHS tahun 2022). Agak lumayan dan ini saya akan konsisten karena ini jumlahnya banyak dan merekalah yang besok-besok menggantikan kita-kita ini,” jelas Wihaji dalam sambutannya pada rapat yang digelar Selasa (6/10).
Untuk mengatasi persoalan ini, BKKBN berupaya membangun ekosistem pendukung ketahanan remaja melalui sistem dukungan konselor sebaya. Hal ini diwujudkan melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) yang tersebar di jalur pendidikan, termasuk Sekolah Rakyat, serta jalur masyarakat. Dukungan juga diperluas melalui Forum Genre Indonesia yang kini hadir di 34 provinsi dan 382 kabupaten/kota.
Selain isu remaja, Wihaji juga mengapresiasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan inisiatif lainnya dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam merawat populasi lansia. Data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 menunjukkan proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas telah mencapai 11,97 persen. Menghadapi fenomena ini, penting untuk memastikan penduduk menua dengan sehat, mandiri, produktif, dan bermartabat melalui investasi kesehatan, gizi, pendidikan, lingkungan, dan kondisi sosial ekonomi sejak dini.
Persoalan stunting juga menjadi sorotan tajam. “Persoalan stunting juga menjadi sorotan dalam pertemuan ini. Stunting masih menjadi pekerjaan rumah yang berat. Saat ini angka prevalensi stunting masih berada di angka 19,8 persen, sehingga penanganannya harus dilakukan secara keroyokan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” tegas Wihaji. Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menekankan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas nasional.
Isu Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP) juga diangkat karena manfaatnya dalam merencanakan kehamilan, mengatur jarak kelahiran, mencegah kehamilan tidak diinginkan, serta menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). BKKBN telah menerbitkan Permendukbangga/Kepala BKKBN Nomor 2 Tahun 2025 tentang KBPP untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan KB di fasilitas kesehatan.
“(Masyarakat) Yang belum beruntung itu rata-rata kebobolan (hamil), dan ini tentu (melahirkan di) Puskesmas dan bidan, Pak Menkes. Kita tentu nanti akan kerja sama banyak sekali di lapangan, khususnya Puskesmas dan bidan, di situlah tempat melahirkan generasi ke depan yang kita harapannya kedepan lebih baik,” ujar Wihaji, menekankan pentingnya kolaborasi dengan Puskesmas dan bidan.
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, turut menyatakan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat peningkatan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan) dalam program CKG, termasuk penyediaan alat kesehatan.
Rapat KKSK juga menjadi momentum penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara BKKBN dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang Sinergi Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana. Kepala BPOM, Prof. dr. Taruna Ikrar, menjelaskan bahwa kerja sama ini mencakup edukasi pencegahan penyalahgunaan obat, terutama pada remaja, serta pengendalian mutu pelayanan KB.
Selain itu, ditandatangani pula MoU antara 25 Asuransi Kesehatan Tambahan, 13 Rumah Sakit, dan BPJS Kesehatan mengenai Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggaran Jaminan. Rapat dihadiri pula oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, serta perwakilan dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Konsil Kesehatan Indonesia.