Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengumumkan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau sembako kini dapat diakses melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah ini diambil untuk mempermudah penerima manfaat dalam mengakses bantuan mereka.
Pengumuman ini disampaikan Gus Ipul saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), meninjau operasional KDKMP di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. “Tadi uji coba juga penyaluran bansos, baik itu PKH maupun Bantuan Pangan Non-Tunai sudah bisa diambil di Kopdes. Yang sudah operasional, perangkatnya sudah lengkap, kita bisa operasikan atau bisa salurkan di Kopdes,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/10/2026).
Gus Ipul menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran bansos akan difasilitasi oleh bank penyalur dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Agen-agen bank tersebut akan membuka gerai langsung di KDKMP. “Karena bank penyalur nanti akan buka gerai di Koperasi Desa. Jadi tentu ini lebih dekat layanannya kepada penerima manfaat. Yang kedua, bisa langsung membelanjakan untuk berbagai kebutuhan pokok yang ada di koperasi,” tuturnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengungkapkan bahwa penerima manfaat PKH maupun sembako akan secara otomatis terdaftar sebagai anggota KDKMP. Ia menegaskan bahwa penyaluran bansos di KDKMP dijamin bebas dari biaya tambahan dan potongan. “Secara bertahap, ini sudah mulai uji coba di beberapa titik, nanti semuanya akan lewat sana (Kopdes), itu sesuai arahan Presiden. Tidak ada, tidak dipotong serupiah pun,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan bahwa peninjauan KDKMP ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang akan dilakukan serentak selama delapan hari. “Sebanyak 10.070 (koperasi) akan dicek, ditinjau, tentu saya menyampaikan, tidak semua bagus. Bukan berarti kalau sudah hari ini, bagus semua, ada waktu dan proses, karena ini pekerjaan besar,” ujar Zulhas.
Zulhas menambahkan bahwa meskipun masih ada kekurangan dalam pelaksanaan, KDKMP merupakan inisiatif baru untuk mendorong pertumbuhan perekonomian desa dari desa itu sendiri. “Jadi ini milik desa, dikelola oleh kepala desa dan ketua operasi, dibantu manajer untuk mengelola ini ya. Untuk melayani seluruhnya barang-barang yang subsidi, bantuan dan subsidi,” pungkasnya.
Kegiatan peninjauan ini juga dihadiri oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, serta pejabat terkait lainnya.