Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menekankan pentingnya Indonesia untuk mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif di tengah meningkatnya persaingan antara Amerika Serikat dan China, serta menguatnya blok BRICS. Menurutnya, Indonesia harus mampu memposisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang dalam dinamika global tersebut.
Bamsoet menjelaskan bahwa persaingan global saat ini tidak hanya terbatas pada aspek perdagangan dan investasi, tetapi juga merambah ke ranah teknologi, energi, pangan, rantai pasok, hingga pertahanan. Dengan lokasinya yang strategis di antara Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia memiliki potensi untuk mengubah posisi geografisnya menjadi kekuatan tawar dan daya saing nasional.
“Indonesia tidak perlu memilih Timur atau Barat. Indonesia harus tetap bebas aktif. Kita dapat bekerja sama dengan Amerika Serikat tanpa menjadi perpanjangan tangan Amerika Serikat, bekerja sama dengan China tanpa kehilangan kewaspadaan dan kedaulatan, serta aktif di BRICS tanpa menutup pintu kepada mitra lainnya. Bebas aktif adalah keberanian untuk berpikir dengan kepala sendiri, berbicara dengan suara sendiri, dan bertindak berdasarkan kepentingan nasional,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (2/10/2026).
Pernyataan ini disampaikan Bamsoet saat memberikan kuliah pascasarjana secara daring di Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan (Unhan) pada program studi Damai dan Resolusi Konflik.
Ia menilai hubungan ekonomi Indonesia dengan China dan Amerika Serikat sama-sama memiliki nilai strategis. Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2025 menunjukkan ekspor Indonesia ke China mencapai sekitar US$67,04 miliar, sementara impor mencapai sekitar US$87,54 miliar, menghasilkan defisit sekitar US$20,50 miliar. Di sisi lain, perdagangan barang dan jasa antara Indonesia dan Amerika Serikat pada tahun yang sama mencapai sekitar US$50,7 miliar.
“Masalahnya bukan dengan siapa kita berdagang, tetapi apakah hubungan perdagangan tersebut memperkuat industri nasional atau justru menciptakan ketergantungan. Setiap kerja sama investasi harus menghasilkan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong transfer teknologi,” tegas Bamsoet.
Lebih lanjut, Bamsoet memaparkan bahwa keanggotaan penuh Indonesia di BRICS sejak Januari 2025 harus dimanfaatkan sebagai ruang tambahan untuk diplomasi dan ekonomi. Ia menekankan bahwa BRICS bukanlah pakta pertahanan dan beranggotakan negara-negara dengan beragam kepentingan.
Indonesia, menurut Bamsoet, dapat memanfaatkan BRICS untuk memperluas perdagangan, mendapatkan pembiayaan pembangunan, serta meningkatkan kerja sama di bidang pangan, energi, dan teknologi, khususnya untuk kepentingan negara-negara Global South. Hal ini dapat dijalankan sembari tetap memperkuat hubungan dengan mitra strategis lainnya seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Australia, Uni Eropa, dan negara-negara Timur Tengah.
“BRICS harus kita gunakan secara strategis. Indonesia masuk BRICS untuk memperbesar ruang gerak diplomasi dan memperjuangkan kepentingan Global South. Kita harus memiliki banyak pintu kerja sama, tetapi kunci dari setiap pintu tersebut tetap berada di tangan Indonesia. Inilah makna otonomi strategis dalam politik luar negeri,” urai Bamsoet.
Bamsoet menambahkan bahwa politik luar negeri bebas aktif perlu ditopang oleh ketahanan ekonomi dan pertahanan yang kuat. Meskipun surplus perdagangan Indonesia pada tahun 2025 mencapai sekitar US$41,05 miliar, penguatan sektor manufaktur, hilirisasi, diversifikasi pasar, teknologi, pangan, dan energi tetap menjadi prioritas.
Pada saat yang sama, industri pertahanan nasional juga perlu diperkuat melalui riset, penguasaan teknologi, peningkatan kapasitas produksi, dan kerja sama internasional yang memberikan manfaat bagi industri dalam negeri. “Kita tidak mencari musuh, tetapi Indonesia harus memiliki kemampuan melindungi dirinya sendiri. Pertahanan modern bukan semata-mata soal senjata, melainkan juga keamanan siber, data, energi, pangan, teknologi, logistik dan industri strategis. Indonesia harus menjadi negara yang mampu menentukan arah kebijakannya sendiri, bukan negara yang terseret arus persaingan kekuatan besar,” pungkas Bamsoet.