Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo atau Bamsoet menekankan pentingnya pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Menurutnya, belanja negara harus memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat.
Pernyataan ini disampaikan Bamsoet usai menghadiri Rapat Pleno III Wantimpres bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, pada Kamis (22/10/2026). Ia mengamati bahwa perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Dari paparan Menteri Keuangan, Kami melihat di tengah situasi global yang sedang tidak baik-baik saja, fondasi ekonomi nasional kita tidak terlalu terganggu. Pertumbuhan tetap terjaga, inflasi terkendali, aktivitas industri tumbuh, dan kepercayaan terhadap Indonesia tetap tinggi. Ini adalah modal besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh seluruh rakyat,” ujar Bamsoet.
Bamsoet, yang juga menjabat sebagai Waketum Golkar, menyoroti peran strategis APBN dalam menerjemahkan kekuatan ekonomi menjadi perbaikan konkret. Ia menggarisbawahi perlunya APBN diarahkan untuk menjaga stabilitas harga pangan, meningkatkan pendapatan keluarga, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
Data menunjukkan bahwa pendapatan negara hingga September 2026 mencapai Rp 2.341,7 triliun, atau tumbuh 25,5%. Penerimaan pajak tercatat Rp 1.607,6 triliun, sementara penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp 492,3 triliun. Belanja negara tercatat Rp 2.660,5 triliun, meningkat 19 persen, yang mencerminkan kapasitas negara yang semakin kuat dalam membiayai agenda pembangunan.
“Peningkatan penerimaan negara harus terus dipertahankan. Ruang fiskal ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan yang produktif, memperkuat sektor riil, dan memperluas perlindungan sosial. APBN harus hadir sebagai instrumen yang memberi rasa aman sekaligus membuka peluang kemajuan bagi rakyat,” kata Bamsoet.
Mantan Ketua MPR RI ini juga mengapresiasi proyeksi defisit APBN sebesar 2,85 persen terhadap PDB yang menunjukkan pengelolaan fiskal yang terjaga. Ia berpendapat APBN dapat terus menjadi instrumen yang kredibel melalui disiplin anggaran dan peningkatan kualitas belanja.
“Pemerintah memiliki komitmen kuat menjaga keseimbangan antara keberanian membiayai pembangunan dan kehati-hatian menjaga kesehatan fiskal. Ini penting agar Indonesia mampu terus tumbuh, sekaligus memiliki ketangguhan menghadapi berbagai perubahan global,” jelas Bamsoet.
Lebih lanjut, Bamsoet menyoroti pentingnya menjaga daya beli masyarakat melalui subsidi dan kompensasi energi yang diproyeksikan mencapai Rp 525,9 triliun sepanjang 2026. Ia meminta pemerintah memperbaiki data penerima subsidi dan mengawasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta LPG agar bantuan lebih tepat sasaran.
“Subsidi energi harus benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil. Pemerintah perlu memperbaiki data penerima, menutup kebocoran distribusi, serta mempercepat kemandirian energi nasional,” tegas Bamsoet.
Ia menambahkan bahwa prospek perekonomian nasional juga didukung oleh masuknya aliran modal sebesar Rp 149,3 triliun hingga 16 Oktober 2026. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih dipandang memiliki fundamental ekonomi yang menarik, pasar domestik yang besar, serta peluang investasi yang menjanjikan.
Bamsoet juga menyinggung konsultasi MSCI mengenai kemungkinan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia. Menurutnya, hal ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan transparansi kepemilikan saham dan perlindungan investor.
“Kepercayaan pasar harus terus kita perkuat melalui kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan kebijakan yang konsisten. Indonesia memiliki sumber daya alam, pasar domestik, bonus demografi, serta posisi strategis. Dengan pembenahan yang berkelanjutan, Indonesia akan semakin diperhitungkan sebagai kekuatan ekonomi dunia,” ujar Bamsoet.
Waketum Pemuda Pancasila ini menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga, serta memastikan kebijakan fiskal, moneter, investasi, dan industrialisasi berjalan dalam satu arah.
“Arah kebijakan fiskal 2027 harus menjadi pondasi menuju Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan sejahtera. Optimisme kita memiliki dasar yang nyata, yakni ekonomi tumbuh, penerimaan negara meningkat, industri bergerak, investasi tetap datang, dan negara hadir melindungi rakyat. Tugas kita adalah memastikan seluruh kekuatan itu bekerja untuk kemakmuran rakyat Indonesia,” pungkas Bamsoet.