Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Aceh, terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pascabencana guna memulihkan konektivitas antardesa dan membuka kembali akses masyarakat terhadap kegiatan perekonomian. Targetnya, seluruh anggaran pemulihan yang telah disediakan akan segera dikonversi menjadi pekerjaan nyata sebelum Desember 2026.
Berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, realisasi anggaran pemulihan di Bener Meriah tercatat telah mencapai Rp7,051 miliar. Angka ini setara dengan 25,16 persen dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp28,020 miliar.
Sumber pendanaan anggaran pemulihan ini berasal dari Bantuan Keuangan Khusus antardaerah dan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Rinciannya mencakup bantuan dari Pemerintah Kota Pematangsiantar sebesar Rp25 miliar, Kota Sawahlunto Rp1 miliar, Kabupaten Pesisir Selatan Rp1 miliar, serta DOKA sebesar Rp1,020 miliar.
Pemanfaatan anggaran tersebut diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang memiliki kaitan langsung dengan keselamatan dan aktivitas sehari-hari masyarakat. Beberapa pekerjaan yang sedang dilakukan antara lain pembersihan dan pembangunan tembok penahan tanah di Bener Lukup II, Kecamatan Bener Kelipah. Selain itu, dilakukan pula pembangunan tembok penahan tanah pada Jalan Simpang Blang Rongka-Alur Pongkeh di Kecamatan Timang Gajah, serta pembangunan bak penangkap air dan jaringan pipa di Desa Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo.
Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar, menekankan bahwa pemulihan jembatan menjadi salah satu prioritas utama. Hal ini disebabkan oleh banyaknya akses masyarakat yang terputus akibat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut. “Sebagaimana kita ketahui, di Bener Meriah jembatan yang hanyut akibat bencana alam hidrometeorologi itu ada 154 jembatan,” ujar Tagore dalam keterangan tertulisnya.
Dengan kembalinya sejumlah jembatan yang berfungsi, mobilitas masyarakat mulai pulih. Terbukanya akses menuju desa, kecamatan, dan kawasan perkebunan juga turut memperlancar pengangkutan hasil pertanian, yang pada gilirannya menggerakkan kembali roda perekonomian warga. “Keadaan perekonomian sudah bergerak, kemudian hubungan ke perkebunan, kecamatan, dan desa sudah terhubung,” jelas Tagore.
Untuk memastikan penyelesaian pekerjaan yang tersisa berjalan sesuai target, Tagore menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah yang menerima anggaran untuk memperkuat pengawasan dan segera mengatasi kendala yang muncul di lapangan. Pemerintah daerah juga meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi banjir dan longsor susulan, seiring dengan peningkatan curah hujan. “Seperti kita ketahui, ada peringatan dari BMKG juga, bulan Oktober-November ini hujannya agak keras, lebat, dan terbukti juga ada beberapa jalan terputus. Insyaallah sekarang sudah kami perbaiki,” tambahnya.
Wakil Kepala Perencanaan, Pengendalian, Analisis, dan Evaluasi Posko Nasional Satgas PRR, Imran, mendorong pemerintah daerah untuk memantau perkembangan setiap pekerjaan secara harian. Ia menyarankan penambahan tenaga kerja, jam kerja, dan peralatan jika diperlukan untuk mengejar target, sembari tetap menjaga kualitas pekerjaan. “Progres itu tidak bisa lagi secara bulanan atau mingguan, tapi secara harian. Kalau perlu tambah pekerja atau tambah peralatan,” ungkap Imran.