Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, memimpin rapat koordinasi untuk mematangkan persiapan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Targetnya, ribuan koperasi ini dapat beroperasi serentak pada 15 Oktober 2026.
Dalam rapat tersebut, disepakati percepatan pasokan barang subsidi dari pemerintah. Rencana pemantauan serentak di 10.070 titik KDKMP serta pembentukan posko pemantauan juga menjadi agenda penting. Zulhas menekankan bahwa pemantauan serentak ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk memantau langsung kesiapan koperasi di lapangan, termasuk ketersediaan barang dan sarana pendukung operasional.
“Saya dan Pak Joao (Direktur Utama Agrinas) ini dapat arahan langsung dari Bapak Presiden. Mulai 15 Oktober, kita akan melakukan monitoring secara serentak. Seluruh kementerian dan wakil menteri sudah dibagi tugas untuk melakukan kunjungan selama 8 hari ke depan. Kita ingin memastikan barang dan sarana operasional sudah tersedia. Kalau belum, kita cari tahu apa masalahnya,” ujar Zulhas dalam keterangan tertulis, Rabu (14/10/2026).
Sebanyak 10.070 titik KDKMP ini tersebar di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Lampung, dan Sumatera Selatan. Fokus utama pemantauan adalah ketersediaan barang subsidi seperti beras SPHP, MinyaKita, LPG 3 kilogram, dan pupuk. Pemerintah mengevaluasi pasokan dari badan usaha milik negara (BUMN) dan mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan agar koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha serta melayani masyarakat.
Data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per 14 Oktober 2026 pukul 09.05 WIB menunjukkan bahwa 83.363 KDKMP telah berbadan hukum, 79.733 memiliki akun SIMKOPDES, dan 60.854 memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari sisi pembangunan fisik, 28.240 titik telah selesai 100%, sementara 7.392 titik lainnya masih dalam proses pembangunan.
Pemantauan ini akan melibatkan pemerintah daerah dan aparat kewilayahan, termasuk gubernur, panglima daerah militer, bupati/wali kota, serta camat. Mereka diharapkan membantu mengatasi kendala pasokan dan kebutuhan operasional di wilayah masing-masing.
Untuk memastikan tindak lanjut berjalan, pemerintah menyiapkan posko pemantauan yang dikoordinasikan oleh Menteri Koperasi bersama Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan. Posko ini akan melibatkan kementerian terkait dan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk memantau perkembangan operasionalisasi dan menindaklanjuti kendala.
“Kalau pupuk belum sampai, misalnya, pemerintah daerah bisa membantu mengatasi kendalanya. Gubernur dan bupati diharapkan ikut membantu agar operasionalisasi koperasi berjalan dengan baik. Dalam 8 hari, kita akan terus mengecek apa yang sudah tersedia, apa yang belum, dan apa yang masih perlu diperbaiki,” tutupnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat kementerian dan pimpinan badan usaha, antara lain Menteri Koperasi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Wakil Menteri Desa dan PDT, Wakil Menteri Pertanian, Wakil Panglima TNI, Wakil Menteri Koperasi, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Wakil Menteri Sosial, Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri PANRB, Wakil Kepala BP BUMN, Direktur Utama Agrinas, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PLN, Direktur Utama PT Pos Indonesia, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Direktur Utama Kimia Farma, serta jajaran direksi Danantara, BP BUMN, dan Himbara.