Warga Terdampak Karhutla Butuh “Clean Air Shelter”, DPR Mendesak Pemerintah Bertindak

Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan fasilitas perlindungan udara bersih atau clean air shelter bagi warga yang terdampak langsung oleh asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Usulan ini muncul menyusul lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang dilaporkan mencapai ratusan ribu di tujuh provinsi terdampak.

Charles Honoris menyatakan keprihatinannya atas situasi krisis kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh asap karhutla. Ia merinci data yang menunjukkan 283 ribu kasus ISPA terjadi di wilayah terdampak, dengan lebih dari 63 ribu kasus menimpa balita. “Sementara itu, di Palangka Raya, Indeks Standar Pencemar Udara bahkan dilaporkan sempat menembus angka 4.000. Padahal, angka 300 saja sudah masuk kategori berbahaya! Ini bukan lagi sekadar bencana karhutla. Ini sudah menjadi krisis kesehatan masyarakat!” tegas Charles dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/10/2026).

Menurut Charles, banyak rumah warga yang kini telah tercemar oleh polusi asap karhutla, sehingga tidak lagi aman sebagai tempat berlindung. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar clean air shelter disiagakan di tempat-tempat pengungsian, khususnya bagi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, lansia, dan masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan.

“Inilah mengapa pemerintah harus segera menyediakan clean air shelter atau ruang perlindungan udara bersih. Kita tidak harus membangun gedung baru. Sekolah, kantor pemerintah, dan fasilitas publik bisa dimanfaatkan sebagai tempat berlindung, dilengkapi penyaring udara HEPA untuk mengurangi paparan asap,” jelas Charles. Ia menambahkan bahwa fasilitas ini dapat berfungsi sebagai tempat pengungsian sementara bagi keluarga dengan balita, ibu hamil, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyinggung praktik di negara lain yang telah memiliki fasilitas publik memadai untuk perlindungan udara bersih. Ia menekankan bahwa perlindungan kesehatan bagi rakyat tidak seharusnya menunggu hingga api karhutla berhasil dipadamkan.

“Kita tidak bisa hanya mengobati masyarakat yang sakit, sementara mereka masih terus terpapar asap berbahaya. Saya mendesak pemerintah pusat dan daerah segera memperbanyak clean air shelter, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, lansia, dan kelompok rentan lainnya,” kata Charles. Ia juga meminta agar fasilitas yang ada dimanfaatkan secara maksimal, dengan memastikan penyaring udaranya berfungsi baik, kualitas udara terpantau, dan aksesnya gratis bagi masyarakat.

Charles mengakui bahwa kapan api karhutla akan padam sepenuhnya di sejumlah wilayah Indonesia belum dapat diprediksi. Meski demikian, ia meminta pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam penanganan dampak asap. “Pemerintah sepertinya tidak bisa menjamin kapan api akan padam. Tetapi pemerintah punya kewajiban untuk memastikan rakyat tidak terus-menerus dipaksa menghirup udara beracun tanpa tempat berlindung!” pungkasnya.

Tinggalkan komentar