JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian masuk dalam jajaran menteri Kabinet Merah Putih yang mendapat penilaian positif dalam survei Indonesia Political Opinion (IPO). Berdasarkan hasil survei tersebut, Mendagri Tito memperoleh penilaian sebesar 12 persen dari responden yang dimintai pendapat mengenai menteri yang dinilai bekerja paling baik.
Penilaian ini menempatkan Tito sebagai salah satu menteri yang mendapat perhatian responden dalam survei kinerja menteri Kabinet Merah Putih. Hasil ini menjadi gambaran persepsi masyarakat terhadap kinerja Mendagri dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, meraih penilaian tertinggi sebesar 33 persen. Di urutan berikutnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meraih 25,2 persen, disusul Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebesar 24,5 persen.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Sugiono memperoleh penilaian sebesar 16,1 persen, sedangkan Mendagri Tito Karnavian meraih 12 persen. Hasil tersebut menempatkan Tito di antara nama-nama menteri yang disebut responden sebagai menteri dengan kinerja baik.
Survei IPO dilaksanakan pada periode 12-20 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden dari seluruh provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,9 persen.
Dalam survei tersebut, responden ditanya, “Menurut Bapak, Ibu, nama-nama menteri manakah di bawah ini yang bekerja paling baik?” Jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi dasar pengukuran persepsi responden terhadap kinerja para menteri Kabinet Merah Putih.
Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah, mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peran tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.