JAKARTA – Arrmanatha Nasir atau yang akrab disapa Tata resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) menggantikan Sugiono. Pelantikan ini dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta, memberikan apresiasi sekaligus harapan kepada Menlu baru.
Sukamta mengucapkan selamat kepada Arrmanatha Nasir atas amanah yang diemban. Ia menilai rekam jejak Tata sebagai diplomat karier dengan pengalaman panjang, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), merupakan modal penting. “Beliau diplomat karier dengan pengalaman panjang, termasuk di PBB. Ini modal penting untuk memimpin Kemlu di tengah situasi internasional yang semakin rumit,” ujar Sukamta kepada wartawan, Jumat (1/10/2026).
Dengan latar belakang diplomatiknya, Sukamta berharap Tata dapat memperkuat peran Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam merumuskan dan mengawal kebijakan luar negeri Presiden. Ia menekankan pentingnya koordinasi antarkementerian untuk menyelesaikan berbagai persoalan luar negeri yang kompleks, mulai dari ekonomi hingga pertahanan. “Harapan saya, Pak Tata dapat memperkuat peran Kemlu dalam merumuskan dan mengawal kebijakan luar negeri Presiden. Kapasitas para diplomat kita perlu dimanfaatkan sepenuhnya agar setiap langkah dan kesepakatan internasional didukung kajian yang matang, posisi yang jelas, serta tindak lanjut yang terukur. Koordinasi antarkementerian juga harus kuat karena banyak persoalan luar negeri berkaitan langsung dengan ekonomi, pertahanan, dan kepentingan masyarakat,” jelas Sukamta.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan agar politik luar negeri bebas aktif Indonesia tetap diterapkan. Ia juga memberikan catatan khusus bagi Menlu baru terkait dua isu krusial: perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri dan komitmen perjuangan kemerdekaan Palestina. “Politik luar negeri bebas aktif harus menjaga kemandirian Indonesia dalam mengambil keputusan. Kita perlu mampu bekerja sama dengan berbagai negara sekaligus tegas mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasional,” tuturnya.
Sukamta merinci bahwa perlindungan WNI di luar negeri menjadi prioritas. Selain itu, diplomasi ekonomi yang mampu memperkuat industri dalam negeri dan membuka lapangan kerja juga perlu digalakkan. Mengenai isu Palestina, ia menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi harus sejalan dengan perjuangan mengakhiri pendudukan dan mewujudkan negara Palestina yang merdeka. “Beberapa hal perlu mendapat perhatian: perlindungan WNI di luar negeri, diplomasi ekonomi yang memperkuat industri dan membuka lapangan kerja di dalam negeri, serta perjuangan bagi kemerdekaan Palestina. Untuk Palestina, bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi harus berjalan seiring dengan perjuangan mengakhiri pendudukan dan mewujudkan negara Palestina yang merdeka,” imbuh Sukamta.
Lebih lanjut, Sukamta berharap Indonesia dapat lebih aktif dalam memperkuat kerja sama di lingkup ASEAN. Ia melihat adanya peluang ekonomi yang signifikan jika sektor kerja sama ASEAN, seperti industri, energi, dan ketahanan pangan, dapat dikelola dengan baik. “Saya juga berharap Indonesia semakin aktif menggerakkan ASEAN menuju kerja sama yang lebih produktif, termasuk dalam industri, energi, dan ketahanan pangan. Ukuran keberhasilan diplomasi harus terlihat pada hasilnya: warga kita terlindungi, kedaulatan terjaga, peluang ekonomi bertambah, dan Indonesia semakin mampu ikut menyelesaikan persoalan dunia,” paparnya.
Sukamta menyatakan bahwa Komisi I DPR siap untuk bekerja sama dan menjalankan fungsi pengawasan demi tercapainya tujuan diplomasi Indonesia. Ia juga menyampaikan terima kasih dan selamat bertugas kepada Sugiono yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). “Komisi I tentu siap bekerja bersama sekaligus menjalankan pengawasan agar tujuan tersebut tercapai. Saya juga menyampaikan terima kasih dan selamat bekerja di pos baru sebagai Menko PMK kepada Pak Sugiono, semoga semakin sukses,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri dalam perombakan Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta. Tata menggantikan Sugiono yang kini beralih tugas sebagai Menko PMK. Dalam proses pelantikan, Prabowo memandu sumpah jabatan yang diikuti oleh Tata, yang menyatakan kesetiaan kepada UUD Negara RI Tahun 1945 dan menjunjung tinggi etika jabatan.