JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meluncurkan program Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital) secara nasional pada tanggal 10 November 2026. Program ini akan mengubah mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) menjadi bentuk transfer uang tunai atau cash transfer.
Rencana peluncuran tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan usai melakukan rapat bersama Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 20 Oktober 2026.
“Tadi kita laporkan mengenai Perlinsos yang akan di-roll out atau di-launching oleh Presiden pada 10 November,” ujar Luhut.
Menurut Luhut, digitalisasi perlindungan sosial ini bukan sekadar perubahan dalam cara penyaluran bantuan pemerintah. Program ini dirancang untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan bantuan namun belum sepenuhnya terjangkau.
“Perlinsos ini akan memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial. Akan diberikan dalam bentuk cash transfer,” jelasnya.
Luhut menambahkan bahwa arah kebijakan subsidi pemerintah ke depan diharapkan akan lebih berorientasi pada penerima manfaat yang tepat sasaran, bukan lagi hanya subsidi untuk produk.
“Jadi, pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi,” tegas Luhut.
Direktur Eksekutif Percepatan Program Prioritas Ekonomi DEN, Mochammad Firman Hidayat, menyatakan bahwa persiapan penerapan Perlinsos Digital terus berjalan. Uji coba program ini kini telah mencakup seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
“Saat ini sudah mencapai seluruh kabupaten kota di Indonesia, 514 kabupaten/kota,” kata Firman.
Ia mengungkapkan bahwa sebanyak 11,5 juta kepala keluarga telah terdaftar dalam sistem digitalisasi perlindungan sosial tersebut. Untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendaftar secara mandiri, pemerintah juga melibatkan ratusan ribu Agen Perlinsos.
“Dan per hari ini sudah ada 11,5 juta kepala keluarga (KK) yang terdaftar dalam program digitalisasi perlinsos ini. Dan ada 775 ribu Agen Perlinsos yang membantu pendaftaran warga-warga kita yang membutuhkan bantuan sosial. Dan kalau kita lihat data hariannya, sudah lebih dari 600 ribu pendaftar yang mendaftar di portal Perlinsos per hari,” paparnya.
Selain memperluas jangkauan pendaftaran, pemerintah juga terus mengevaluasi efektivitas sistem digitalisasi melalui sejumlah proyek percontohan. Salah satu hasil evaluasi yang dilaporkan kepada Presiden Prabowo berasal dari pelaksanaan uji coba Perlinsos Digital di Bali.
“Kami sampaikan juga kepada Bapak Presiden hasil studi kami terkait dengan piloting di Bali. Dengan menggunakan Perlinsos Digital ini, exclusion error itu bisa turun sebesar 24,1 persen dan inclusion error juga bisa turun dari 4,1 persen. Artinya Digitalisasi Perlinsos ini mampu membuat proses (penyaluran) bansos lebih transparan dan juga lebih tepat sasaran,” ujarnya.