Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, memprioritaskan pemulihan hunian warga yang terdampak bencana hidrometeorologi. Sebanyak 3.069 unit hunian tetap (Huntap) diusulkan untuk rumah yang mengalami kerusakan berat di berbagai desa.
Usulan ini mencakup rumah-rumah yang rusak parah akibat bencana yang terjadi pada akhir November 2025. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie Jaya, Okta Handipa, menyatakan bahwa rumah-rumah tersebut tersebar di sejumlah desa atau gampong di wilayah tersebut.
“Pemkab Pidie Jaya mengusulkan pembangunan rumah korban bencana yang rusak berat sebanyak 3.069 unit yang tersebar di sejumlah desa atau gampong di Kabupaten Pidie Jaya,” kata Okta dalam keterangannya, Sabtu (3/10/2026).
Dari total usulan tersebut, Okta merinci bahwa sebanyak 2.330 unit direncanakan dibangun di lokasi semula atau dikenal dengan istilah in situ. Sementara itu, 739 unit sisanya akan dibangun secara terpusat atau komunal.
Beberapa wilayah yang akan menjadi fokus pembangunan kembali rumah rusak berat antara lain Gampong Pohroh, Gampong Rungkom, dan Gampong Blang Awe. Ketiga lokasi ini berada di Kecamatan Meureudu. Selain itu, Gampong Seunong dan Gampong Lancok di Kecamatan Meurah Dua juga masuk dalam daftar prioritas.
Hingga kini, progres pembangunan rumah yang rusak berat telah mencapai lima unit. Okta menambahkan, satu unit dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan empat unit lainnya oleh Kadin (Kamar Dagang dan Industri).
Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, menegaskan bahwa pemulihan hunian merupakan prioritas utama. Hal ini berkaitan erat dengan jaminan tempat tinggal bagi ribuan jiwa yang menjadi korban bencana hidrometeorologi.
“Tidak hanya pembangunan hunian, pemulihan pascabencana juga meliputi layanan dasar serta sumber mata pencaharian korban bencana. Pemkab Pidie Jaya terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” tegas Sibral Malasyi.