Penanganan Karhutla Bersifat Nasional, Menko PMK Pastikan Upaya Maksimal

Pemerintah Indonesia terus berupaya maksimal dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai daerah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menegaskan bahwa upaya penanganan ini bersifat terpusat dan dilakukan secara masif di provinsi-provinsi yang terdampak.

“Bahwa upaya-upaya masif yang dilakukan oleh pemerintah terus dilakukan, khususnya di daerah-daerah atau provinsi-provinsi yang mengalami kejadian ataupun karhutla,” ujar Sugiono dalam konferensi pers di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).

Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan berbagai bantuan kepada pemerintah daerah yang terdampak. Menurut Sugiono, penanganan karhutla merupakan upaya berskala nasional, terlepas dari status bencana yang mungkin disematkan.

“Di mana juga tadi juga saya sampaikan bahwa pemerintah pusat juga telah memberikan bantuan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten yang terdampak. Jadi terlepas dari status, saya kira upaya yang kita lakukan adalah upaya yang sifatnya nasional. Itu yang pertama,” jelasnya.

Menanggapi anggapan bahwa pemerintah lambat dalam penanganan karhutla, Sugiono membantahnya. Ia menjelaskan bahwa karhutla belum sepenuhnya teratasi karena dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kondisi alam dan aktivitas manusia.

“Kalau dibilang tadi lambat, saya kira pemerintah tidak lambat. Banyak faktor yang menyebabkan keadaan ini masih berlangsung. Selain kondisi kekeringan akibat El Nino yang juga berpengaruh, tetapi yang terbesar adalah bahwa karhutla ini merupakan suatu keadaan yang pemicu utamanya adalah aktivitas manusia,” tuturnya.

Lebih lanjut, Sugiono menekankan pentingnya kolaborasi dari berbagai pihak untuk mengatasi karhutla. Pemerintah akan bekerja sama dengan dunia akademik, BNPB, TNI-Polri, pemerintah daerah, masyarakat setempat, hingga para relawan.

“Oleh karena itu, kolaborasi dari berbagai unsur yang ada, baik itu pemerintah, dalam hal ini BNPB, TNI-Polri, pemerintah daerah, kemudian masyarakat setempat, dan juga relawan-relawan merupakan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mengatasi semua ini,” imbuhnya.

Tinggalkan komentar