Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terus terjadi di Indonesia. Ia menekankan pentingnya moratorium kebijakan terkait pemanfaatan hutan dan penegakan hukum yang tegas bagi para pelaku pembakaran.
Hasto mengaitkan karhutla dengan kesalahan dalam kebijakan tata ruang. Ia mengingatkan bahwa saat menjabat sebagai Presiden, Megawati Soekarnoputri tidak mengeluarkan izin untuk tanaman sawit, terutama yang berasal dari kawasan hutan. Menurutnya, hutan harus dilindungi dan moratorium hutan perlu diterapkan.
Menurut Hasto, Megawati Soekarnoputri berulang kali menyampaikan dampak negatif penanaman sawit terhadap tumbuhan lain. Ia menegaskan bahwa pelaku pembakaran hutan harus diberikan sanksi yang tegas, terlebih jika lahan yang dibakar kemudian dikonversi menjadi perkebunan sawit.
“Suatu tanaman yang kata Bu Mega sangat sombong sekali karena dia enggak mau tanaman yang lain hidup di sekitarnya,” ujar Hasto menirukan ucapan Megawati.
Sebagai solusi, Hasto mengusulkan gerakan penanaman pohon secara serentak yang dapat menyerap tenaga kerja. Ia mendorong upaya reboisasi yang intensif untuk merawat lingkungan dan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan melalui program penghijauan.
“Gerakan merawat lingkungan dengan menanam pohon, reboisasi, itu harus dilakukan secara serentak. Dengan cara itu pemerintah juga diuntungkan dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat melalui penghijauan kembali hutan-hutan kita,” jelasnya.
Hasto menambahkan bahwa PDI Perjuangan secara konsisten melakukan penghijauan setiap tahun, dengan menanam setidaknya 235.000 pohon. Ia juga mengusulkan gagasan agar setiap individu menanam satu pohon, yang jika dilakukan secara konsisten dapat menghasilkan penanaman sekitar 200 juta pohon dalam setahun.
Lebih lanjut, Hasto menyatakan bahwa karhutla yang berulang kali terjadi disebabkan oleh kebijakan tata ruang yang salah dan lemahnya kesiapan dalam menghadapi musim kering. Ia juga menyoroti adanya upaya kesengajaan dalam konversi lahan hutan menjadi perkebunan sawit dan lahan lainnya, yang secara tegas ditolak oleh PDI Perjuangan.