Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, melakukan pemantauan langsung terhadap operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di empat wilayah berbeda. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengawal pengoperasian 10.070 titik KDKMP yang ditargetkan rampung dalam delapan hari.
Empat lokasi yang menjadi sasaran peninjauan meliputi Bumisari di Natar, Lampung Selatan; Sobokerto di Boyolali, Jawa Tengah; Sonorejo di Kediri; serta Tambakrejo di Sidoarjo, Jawa Timur. Kunjungan yang dilakukan pada Kamis (15/10) ini dimanfaatkan Zulkifli untuk berdialog langsung dengan warga, pengurus, dan manajer koperasi.
Dalam interaksi tersebut, Menteri Zulkifli memeriksa ketersediaan berbagai barang yang ditawarkan, mulai dari sembako, LPG, hingga pupuk. Selain itu, ia juga mengecek kesiapan layanan lain yang disediakan, mencakup layanan keuangan dan pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Setiap KDKMP yang ditinjau dilengkapi dengan fasilitas pendukung operasional, termasuk satu truk, satu mobil pikap, dan dua kendaraan roda tiga atau bentor. Kendaraan ini disiapkan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat serta mendukung fungsi koperasi sebagai penyerap hasil produksi atau offtaker.
“Koperasi Merah Putih harus memberi manfaat yang langsung dirasakan warga. Harga yang terjangkau dan barang yang mudah diperoleh akan membantu warga desa, petani, termasuk pedagang kecil, sekaligus menggerakkan ekonomi desa,” ujar Zulkifli dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/10/2026).
KDKMP Bumisari Dukung Ribuan Warga dan UMKM
KDKMP Bumisari di Lampung Selatan melayani sekitar 8.002 jiwa, menyediakan berbagai layanan keuangan dan kebutuhan pokok. Melalui layanan BRILink, warga dapat melakukan transaksi perbankan seperti setor dan tarik tunai.
Inisiatif pemasaran produk kerajinan dan UMKM desa melalui gerai dan bazar KDKMP diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa. Koperasi ini juga disiapkan sebagai titik penyaluran bantuan pangan untuk periode Oktober-Desember.
Secara nasional, program bantuan pangan ini menyasar sekitar 33,2 juta masyarakat dengan alokasi 30 kilogram beras per orang selama tiga bulan. Program ini bertujuan mendukung ketahanan pangan, khususnya bagi kelompok rentan, dan mengantisipasi dampak musim kemarau. Bantuan pangan gratis diprioritaskan bagi masyarakat desil 1 dan 2.
Selain itu, sekitar 1 juta ton beras dialokasikan untuk bantuan pangan dan intervensi pangan bersubsidi. Beras bersubsidi ini dapat dibeli masyarakat di KDKMP dengan harga Rp12.500 per kilogram sesuai skema yang berlaku. KDKMP Bumisari juga menjadi lokasi pemantauan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara beserta jajaran.
KDKMP Sobokerto Fasilitasi Pupuk dan Pemasaran UMKM
Dalam kunjungan ke KDKMP Sobokerto, Menteri Koordinator Pangan didampingi oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto. Koperasi ini melayani sekitar 6.700 jiwa, dengan transaksi utama mencakup minyak goreng dan sembako.
Selain memenuhi kebutuhan sehari-hari, KDKMP Sobokerto memfasilitasi akses pupuk bagi petani dan pemasaran produk usaha lokal. Salah satu produk UMKM yang dipasarkan adalah keripik berbahan tulang ikan khas Sobokerto.
Peran koperasi dalam mendorong perekonomian desa menarik minat warga untuk terlibat langsung dalam pengelolaannya. Desi Sari, Manajer KDKMP Sobokerto, memilih bergabung dengan koperasi meskipun sebelumnya telah bekerja di sektor swasta. “Saya merasa ini menjadi panggilan untuk ikut membangun desa,” ujarnya.
KDKMP Sonorejo Dinantikan Warga untuk Harga Lebih Murah
Harapan akan harga yang lebih terjangkau juga dirasakan di KDKMP Sonorejo, Kediri. Koperasi ini melayani sekitar 7.563 penduduk dengan menyediakan produk seperti minyak goreng, sabun mandi, dan sabun cuci. Minat warga terlihat bahkan sebelum gerai beroperasi, dengan banyaknya pertanyaan mengenai kapan koperasi mulai berjualan.
Manajer KDKMP Sonorejo, Keril, menuturkan bahwa warga sudah mendengar kabar mengenai harga barang yang lebih murah. “Mereka bertanya-tanya kapan KDKMP buka. Mereka sudah mendengar barang-barangnya dijual dengan harga lebih murah,” ungkap Keril. Wakil Kepala BP BUMN, Tedi Bharata, turut mendampingi kunjungan ini.
KDKMP Tambakrejo Berikan Manfaat Harga Terjangkau bagi Pedagang Kecil
Manfaat harga yang lebih terjangkau juga dirasakan oleh pelaku usaha kecil di KDKMP Tambakrejo, Sidoarjo, yang melayani sekitar 16.216 penduduk. Koperasi ini tengah menyiapkan gerai sembako, obat, pupuk, dan klinik, sementara kebutuhan pokok, pupuk, serta LPG sudah tersedia.
Sumarti, seorang pedagang makanan di Tambakrejo, mengaku merasakan keuntungan dari harga barang yang ditawarkan koperasi. Menurutnya, harga yang setara dengan harga grosir memungkinkan pedagang kecil membeli barang dalam jumlah terbatas dengan biaya lebih terjangkau. “Harga di KDKMP jauh lebih murah, seperti harga grosir, meskipun kami hanya membeli sedikit. Ini sangat menguntungkan pedagang kecil seperti kami,” katanya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan didampingi Menteri Koperasi dan Menteri Sosial dalam kunjungan ini. Berbagai temuan di lapangan menjadi bahan evaluasi awal pelaksanaan KDKMP. Zulkifli menegaskan bahwa pengawalan akan terus dilakukan mengingat operasionalisasi KDKMP masih tergolong baru dan berpotensi menghadapi berbagai kendala.
“Kami akan terus mengawal kesiapan gerai, kelancaran pasokan, akses pupuk bagi petani, dan pengembangan usaha lokal. Koordinasi dengan kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah penting agar koperasi dapat beroperasi sesuai kebutuhan masyarakat,” pungkas Zulkifli.
Hingga 12 Oktober 2026, sebanyak 23.000 gedung KDKMP telah selesai dibangun dan 28.626 manajer telah direkrut. Pemantauan di 10.070 titik selama delapan hari menjadi langkah krusial untuk memastikan kesiapan operasional koperasi, mulai dari distribusi kebutuhan masyarakat hingga penyediaan layanan dan pemasaran produk desa.