Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Nasir, yang akrab disapa Tata, menegaskan bahwa diplomasi Indonesia harus memberikan dampak yang nyata dan terasa langsung oleh masyarakat, hingga ke tingkat rumah tangga. Ia menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri (Kemlu) akan memprioritaskan agenda ketahanan nasional dalam setiap upaya diplomasinya.
Pernyataan ini disampaikan Tata dalam konferensi pers pertamanya sebagai Menlu di kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, pada Senin, 12 Oktober 2026. Ia menekankan komitmen Kemlu untuk mendukung agenda strategis yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Diplomasi akan terus kita arahkan untuk mendukung ketahanan nasional dengan memajukan agenda transformasi besar dan strategis Bapak Presiden Prabowo dan prioritas pembangunan nasional. Inilah prioritas pertama dan utama Kemlu dan diplomasi kita untuk mendukung ketahanan nasional. Ukurannya sederhana: Diplomasi harus terasa sampai di meja makan rakyat,” ujar Tata.
Tata menjelaskan bahwa diplomasi yang dijalankan Kemlu berfokus pada berbagai sektor krusial untuk kemajuan bangsa. Beberapa area prioritas tersebut meliputi ketahanan pangan, pengembangan industri pertahanan, penguatan kedaulatan maritim, hingga percepatan hilirisasi industri. “Artinya, diplomasi ikut bekerja untuk ketahanan pangan dan energi, hilirisasi dan transformasi digital, industri pertahanan, perdagangan dan investasi, kesehatan, serta kedaulatan maritim kita,” jelasnya.
Lebih lanjut, Tata memberikan contoh konkret bagaimana diplomasi Indonesia telah menghasilkan kerja sama bilateral yang positif. Ia menyebutkan bahwa Indonesia telah menjalin kemitraan dengan berbagai negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam untuk mendukung agenda pembangunan nasional. “Kita akan tingkatkan dan intensifkan kerja sama bilateral untuk hasil nyata mendukung prioritas pembangunan. Contohnya sudah ada di depan mata kita. Untuk mendukung swasembada dan ketahanan pangan, kita bekerja sama dengan Jepang dan Korea Selatan untuk meningkatkan produksi beras, dan mendorong kerja sama konkret dengan Vietnam di investasi peternakan sapi perah,” papar Tata.
Selain itu, Menlu Tata juga menyoroti kolaborasi Indonesia dengan Tiongkok dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Ia juga mengapresiasi perluasan jangkauan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang kini telah dapat digunakan untuk transaksi lintas batas di beberapa negara. “Dengan Jepang, kita juga mengembangkan kerja sama pembangkit listrik tenaga torium dan panas bumi. Dengan RRT, kita membangun ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi. Dan hari ini, QRIS sudah bisa dipakai untuk transaksi lintas batas di Thailand, Malaysia, Tiongkok, dan Jepang,” pungkasnya.