JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa pemerintah telah menerima tawaran bantuan dari negara tetangga untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menyatakan kesediaan pemerintah untuk menerima uluran tangan dari negara lain yang ingin berkontribusi.
Salah satu bentuk bantuan yang akan segera diterima adalah dari Malaysia, yang berencana mengirimkan tiga unit pesawat dan 52 personel. Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap berbagai usulan bantuan dalam penanganan karhutla.
“Kan usulan bantuan itu kan sudah kita respons juga. Kemudian, bagaimana teknisnya, dia (Malaysia) akan membantu 3 pesawat kemudian 52 personel. Dipersilakan saja. Di kita juga sudah 47 pesawat dengan 60 ribu personel,” ujar Hadi Tjahjanto kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Selain Malaysia, Singapura juga dikabarkan telah menawarkan bantuan kepada Indonesia. Bantuan tersebut saat ini sedang dalam proses komunikasi lebih lanjut dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Ini dari Singapura juga akan ada bantuan juga yang akan dikomunikasikan dengan Kepala BNPB. Ya akan dikomunikasikan,” tambahnya.
Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa karhutla merupakan fenomena yang kerap terjadi berulang setiap tahunnya, meskipun dengan frekuensi yang bervariasi. Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya upaya mitigasi yang lebih baik di masa mendatang.
Presiden Prabowo telah menginstruksikan pembangunan embung yang dikhususkan untuk perusahaan-perusahaan, serta pembangunan sumur bor yang diperintahkan kepada jajaran TNI dan Polri di sekitar area yang berpotensi menjadi titik api.
“Kemudian, juga pada lahan dibuatkan juga irigasi dan semacam tempat tempat penampungan air. Jadi, sudah diperintahkan. Dan bahkan, kalau misalkan ini terjadi kembali maka diantisipasi dari awal,” jelasnya.
Hadi Tjahjanto mengingatkan pentingnya tindakan penanganan yang dilakukan sejak dini, sebelum kebakaran benar-benar terjadi.
“Jangan sampai perintah Presiden setelah terbakar baru ada tindakan. Tapi justru sebelum terbakar itu ada tindakan untuk diantisipasi,” pungkasnya.