Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengonfirmasi bahwa bantuan pemerintah dari Kemendagri untuk pemerintah daerah (Pemda) akan tetap disalurkan pada Tahun Anggaran (TA) 2027. Kepastian ini disampaikan setelah Tito melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program bantuan melalui mekanisme kompetisi antardaerah.
“Sesuai perintah dari Bapak Presiden kepada saya tadi di luar ‘Umumkan! Bahwa insentif fiskal [untuk TA 2027] tetap ada’,” ujar Tito dalam keterangan tertulis pada Kamis (22/10/2026). Pernyataan ini disampaikan usai mendampingi Presiden Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta.
Tito menambahkan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2 triliun untuk TA 2027. Anggaran ini direncanakan terbagi menjadi Rp1 triliun untuk bantuan pemerintah kepada Pemda dan Rp1 triliun untuk insentif fiskal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada daerah. Meskipun demikian, Tito menyebut bahwa teknis pelaksanaan program tersebut masih dalam tahap finalisasi.
Di sisi lain, Tito mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2026, Kemendagri telah menyelenggarakan ajang Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi. Kompetisi ini melibatkan daerah dalam tiga gelombang dan enam regional, dengan kategori penilaian yang berbeda di setiap gelombangnya.
“Jadi ada enam kalau kita. Dan kita pecah menjadi tiga gelombang. Jadi tiga gelombang, nanti apa kategori yang diperlombakan? Mulai dari penanganan inflasi yang terbaik, kemudian penanganan sampah yang terbaik, kemudian penurunan kemiskinan, stunting,” jelasnya.
Sebagai contoh, pada gelombang pertama tahun 2026, Kemendagri menggelar Apresiasi Pemda Berprestasi dengan empat kategori: Penurunan Tingkat Pengangguran, Creative Financing, Pengendalian Inflasi, serta Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting. Setiap kategori memberikan penghargaan untuk peringkat I, II, dan III di tingkat pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi.
Sebagai bentuk apresiasi, Kemendagri memberikan bantuan pemerintah kepada para pemenang. Peringkat I menerima bantuan sebesar Rp3 miliar, peringkat II sebesar Rp2 miliar, dan peringkat III sebesar Rp1 miliar. “Nah, jadi kami sudah laksanakan. Tinggal menunggu yang batch ketiga sebentar lagi,” tandasnya.
Acara Rakornas TPAKD tersebut dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga secara resmi meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK), yang menandai perluasan orientasi dari akses layanan keuangan menuju kesejahteraan keuangan keluarga. Peresmian ini ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Suahasil Nazara, Mendagri, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, dan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.