JAKARTA – Indonesia akan menyampaikan pesan penting dalam forum iklim COP31 di Antalya, Turki, bahwa negara ini tidak lagi memerlukan pembukaan hutan untuk mencapai swasembada pangan. Pesan tersebut akan dibawa oleh Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, yang juga menjabat sebagai ketua delegasi.
Hashim menyatakan bahwa rencana pembukaan lahan hutan seluas sekitar 2 juta hektare untuk perluasan pertanian tidak lagi relevan. Menurutnya, Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan, khususnya beras, tiga tahun lebih cepat dari target awal tahun 2029.
“Satu pesan yang penting yang saya akan bawa sebagai utusan khusus di Turki bahwa Indonesia tidak perlu lagi membuka lahan atau membuka hutan untuk produksi dan untuk swasembada pangan. Karena sudah tercapai,” ujar Hashim dalam konferensi pers persiapan COP-31 UNFCCC di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Ia mengklaim stok beras nasional saat ini melimpah, baik di gudang pemerintah maupun swasta, dengan total mencapai 5,3 juta ton. Bahkan, Indonesia dikabarkan akan mengekspor beras, dengan Malaysia sebagai salah satu negara tujuan utama yang akan menerima pasokan sekitar 500 ribu ton.
“Bahkan karena begitu penuh, kita sudah mencapai bahkan pemerintah memutuskan untuk ekspor beras. Yang pertama adalah Malaysia. Kami dapat laporan 500 ribu ton akan dijual ke Malaysia, akan diekspor,” jelasnya.
Keberhasilan produksi pangan ini, menurut Hashim, menunjukkan bahwa praktik merusak hutan primer atau menebang pohon tidak lagi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.
Selain isu swasembada pangan, Indonesia juga akan mempresentasikan pencapaian lainnya dalam memenuhi komitmen yang telah disampaikan pada COP30 di Belem, Brasil, serta pertemuan lanjutan di Sao Paulo dan Rio de Janeiro tahun sebelumnya. Salah satu sorotan utama adalah pengembangan pasar karbon yang transparan dan berintegritas tinggi.
Hashim menekankan pentingnya sistem pasar karbon yang didukung oleh data kredibel agar dapat dipercaya. Ia menyebutkan bahwa sistem registrasi unit karbon telah terwujud, yang menunjukkan adanya koordinasi erat antar berbagai kementerian dan lembaga di Indonesia.
“Dan saya bisa katakan bahwa yang sudah tercapai adalah banyak sekali, terutama di bidang pasar karbon. Dan sudah terwujud suatu sistem registrasi unit karbon. Itu tanggal 9 Juli. Dan ini menunjukkan kerjasama yang luar biasa, koordinasi yang erat antara berbagai kementerian dan lembaga,” ungkapnya.
Dengan memaparkan berbagai pencapaian ini, pemerintah Indonesia berupaya menegaskan bahwa target swasembada pangan dapat dicapai secara berkelanjutan, seiring dengan upaya menjaga kelestarian hutan melalui pemanfaatan kapasitas lahan pertanian yang sudah memadai.