Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan berbagai program dukungan bagi santri, siswa madrasah, dan guru madrasah selama dua tahun masa baktinya. Inisiatif ini mencakup peningkatan tunjangan guru, penyaluran beasiswa, layanan kesehatan, program gizi siswa, hingga penguatan struktur kelembagaan pesantren.
Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, menyatakan bahwa komitmen pemerintah untuk mendukung komunitas madrasah dan pesantren semakin diperkuat. Fokus diberikan pada kelompok yang sebelumnya belum sepenuhnya mendapatkan perhatian kebijakan yang memadai.
“Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Agama memastikan guru madrasah, santri, dan pesantren yang lama belum tersentuh afirmasi kebijakan secara optimal kini mendapat pengakuan dan dukungan yang setara,” ujar Syahganda dalam keterangan resminya pada Kamis (22/10/2026).
Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru Madrasah
Salah satu langkah signifikan adalah peningkatan akses guru madrasah terhadap Pendidikan Profesi Guru (PPG). Angka partisipasi PPG di lingkungan Kementerian Agama mengalami lonjakan drastis, dari 29.933 peserta pada tahun 2024 menjadi 206.411 peserta pada tahun 2025.
Selain itu, tunjangan bagi guru non-ASN juga mengalami kenaikan, dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per bulan dalam periode yang sama. Syahganda menjelaskan bahwa penyesuaian ini bertujuan untuk mempercepat pengakuan profesionalisme guru dan meningkatkan taraf hidup mereka.
“Peran guru ini penting dalam membangun kualitas pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan akhlak peserta didik,” tambah Syahganda, menekankan pentingnya peran pendidik dalam membentuk generasi muda.
Beasiswa dan Fasilitas untuk Santri dan Siswa
Dukungan pemerintah tidak hanya berhenti pada guru. Bantuan pendidikan bagi santri dan mahasiswa juga disalurkan secara masif. Sepanjang tahun 2025-2026, Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah telah mendistribusikan beasiswa senilai total Rp 7 triliun bagi santri dan mahasiswa.
Di sektor kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis berhasil menjangkau lebih dari tiga juta siswa dan santri. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga memberikan manfaat bagi 6,3 juta siswa madrasah dan santri, memastikan asupan nutrisi yang memadai.
Menurut Syahganda, bantuan biaya pendidikan, layanan kesehatan, dan pemenuhan gizi ini dirancang untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk menempuh pendidikan dan mengembangkan potensi diri mereka.
“Dengan dukungan biaya pendidikan, layanan kesehatan, dan pemenuhan gizi, anak-anak dari keluarga sederhana diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka,” jelas Syahganda.
Penguatan Kelembagaan Pesantren
Untuk memperkuat pondasi pendidikan keagamaan, pemerintah juga membentuk Direktorat Jenderal Pesantren pada Maret 2026, sebuah inisiatif yang telah lama diusulkan sejak 2019. Kehadiran direktorat ini diharapkan dapat memberikan dukungan komprehensif kepada sekitar 42 ribu pondok pesantren di Indonesia.
Fokus utama direktorat ini meliputi penyelenggaraan pendidikan, perlindungan santri, dan upaya pengembangan kemandirian ekonomi pesantren.
Syahganda menambahkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan tujuan mencetak generasi santri dan siswa madrasah yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan sikap toleransi terhadap keberagaman.
“Inilah fondasi untuk mencetak generasi santri dan madrasah yang unggul, berakhlak, dan rukun dalam perbedaan. Seluruh langkah itu sejalan dengan tema Hari Santri 2026, yaitu ‘Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas’,” pungkasnya.
Peringatan Hari Santri 2026 yang mengusung tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas” menjadi momentum penting dalam menyoroti dukungan pemerintah terhadap pendidikan keagamaan sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional.