Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengusulkan agar pemerintah segera menyediakan ruang perlindungan udara bersih atau Clean Air Shelter bagi masyarakat yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Usulan ini muncul menyusul melonjaknya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat paparan asap.
Charles Honoris mengungkapkan bahwa sebanyak 283 ribu kasus ISPA telah dilaporkan terjadi di tujuh provinsi yang terdampak karhutla. Angka ini bahkan lebih mengkhawatirkan dengan lebih dari 63 ribu kasus terjadi pada balita. Ia mencontohkan kondisi di Palangka Raya, di mana Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sempat menembus angka 4.000, padahal batas aman ISPU adalah 300. “Ini sudah menjadi krisis kesehatan masyarakat!” tegas Charles dalam keterangannya, Jumat (16/10/2026).
Ia menambahkan, banyak rumah warga yang terpapar polusi asap karhutla. Oleh karena itu, Charles mengusulkan agar Clean Air Shelters disiagakan di tempat-tempat pengungsian, khususnya bagi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, lansia, dan masyarakat dengan gangguan pernapasan. Menurutnya, fasilitas ini tidak harus berupa gedung baru, melainkan dapat memanfaatkan sekolah, kantor pemerintah, atau fasilitas publik lainnya yang dilengkapi dengan penyaring udara HEPA.
Legislator dari PDIP ini juga menyinggung negara lain yang telah memiliki fasilitas publik untuk perlindungan udara bersih. Ia menekankan bahwa perlindungan kesehatan bagi masyarakat tidak seharusnya menunggu hingga api karhutla berhasil dipadamkan sepenuhnya. “Kita tidak bisa hanya mengobati masyarakat yang sakit, sementara mereka masih terus terpapar asap berbahaya,” ujarnya.
Charles mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera memperbanyak Clean Air Shelters, terutama bagi kelompok rentan. Ia juga mengingatkan agar fasilitas yang tersedia dimanfaatkan secara optimal, memastikan penyaring udaranya berfungsi baik, kualitas udara terpantau, dan aksesnya gratis bagi masyarakat.
Meskipun belum ada prediksi kapan api karhutla di sejumlah wilayah Indonesia akan padam seluruhnya, Charles meminta pemerintah untuk mengambil langkah penanganan yang konkret. “Pemerintah punya kewajiban untuk memastikan rakyat tidak terus-menerus dipaksa menghirup udara beracun tanpa tempat berlindung!” pungkasnya.