Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,07 triliun guna mendukung penuh program elektrifikasi armada bus TransJakarta. Langkah ini merupakan bagian dari upaya komprehensif Pemprov DKI untuk meningkatkan penggunaan transportasi umum yang lebih ramah lingkungan dan menekan angka polusi udara di Ibu Kota.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan komitmen ini saat menghadiri acara penandatanganan 15 nota kerja sama strategis. Kerja sama tersebut melibatkan badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik negara (BUMN), serta sejumlah perangkat daerah lainnya, yang dilangsungkan di Balai Kota Jakarta pada Senin (12/10/2026).
“Pada tahun 2029, bus kita semuanya sudah menggunakan listrik, hidrogen, ataupun hybrid,” ujar Pramono, menegaskan target ambisius pemerintah provinsi. Saat ini, tercatat sudah ada sekitar 500 unit bus listrik yang beroperasi melayani warga Jakarta, melengkapi total armada TransJakarta yang berjumlah sekitar 3.782 unit.
Pramono menjelaskan bahwa elektrifikasi sektor transportasi merupakan salah satu strategi kunci Pemprov DKI dalam upaya menekan polusi udara yang kian menjadi perhatian. Selain mendorong penggunaan kendaraan listrik, Pemprov DKI juga akan menjalin koordinasi intensif dengan pemerintah pusat untuk membahas kontribusi aktivitas industri dan pembangkit listrik terhadap kualitas udara.
“Dan kalau itu sudah bisa diwujudkan, sebenarnya hampir 100% bus kita itu bus elektrik, hybrid, dan hidrogen. Karena sebentar lagi akan ada bus hidrogen dan juga hybrid,” tuturnya lebih lanjut. Ia berharap, melalui berbagai kerja sama yang telah disepakati, pengembangan transportasi publik dapat berjalan lebih cepat, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan kualitas udara di Jakarta.