LUWU UTARA – Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Sulawesi Selatan, terus menjadi sorotan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Rongkong, Seko, dan Rampi. Sejumlah pihak mengkritik bahwa pembangunan di area tersebut tidak sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan mengandalkan dana dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta kontribusi pihak ketiga melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Menanggapi kritik tersebut, Bupati Lutra, Andi Abdullah Rahim, justru menyambut baik dan menjadikannya sebagai momentum untuk menjelaskan strategi pembangunan yang ia terapkan. Ia membeberkan bahwa pendekatan yang digunakan adalah ‘creative financing’, sebuah metode cerdas untuk mendatangkan anggaran pembangunan non-APBD demi kemaslahatan masyarakat Lutra.
“Kemarin sempat ada yang mengkritik soal itu, dan saya jelaskan itu namanya metode creative financing, bagaimana kita mencari anggaran besar dari provinsi, pusat dan CSR untuk program kita, karena kalau kita andalkan APBD saja, daerah kita akan begini-begini saja,” ujar Andi Rahim dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10/2026).
Andi Rahim menjelaskan bahwa ‘creative financing’ merupakan seni mendatangkan anggaran pembangunan dari pemerintah pusat ke daerah. Pola ini penting dipahami masyarakat agar mereka makin mengerti arah kebijakan pembangunan di Bumi La Maranginang. Dengan metode ini, keterbatasan fiskal APBD Kabupaten Luwu Utara yang harus menanggung seluruh beban pembangunan fisik bernilai miliaran rupiah dapat diatasi secara cerdas.
Ia menambahkan, jika seorang bupati hanya bertumpu pada APBD, pembangunan infrastruktur akan berjalan sangat lambat atau bahkan stagnan. Sebagai contoh, untuk pengaspalan jalan ke Seko yang tersisa 9-12 kilometer dari total ratusan kilometer, membutuhkan biaya sekitar Rp 10 miliar per kilometer karena kesulitan medan dan pengantaran bahan. Biaya ini sangat memberatkan jika hanya mengandalkan APBD.
Oleh karena itu, Andi Rahim menekankan pentingnya kreativitas pemerintah daerah dalam mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi. “Disinilah kita harus paham strategi creative financing yang kita terapkan. Dengan daya kreativitas tingkat tinggi, kita tidak sekadar duduk menunggu bola, tetapi juga bergerilya hingga ke tingkat pusat dan provinsi,” katanya.
Proses ‘creative financing’ ini membutuhkan jaringan yang luas serta lobi-lobi cerdas. Kemampuan ini memungkinkan program dan bantuan mengalir ke Lutra tanpa membebani APBD. Pembangunan yang merata dan berkeadilan, khususnya di wilayah terpencil seperti Rongkong, Seko, dan Rampi, tidak bisa hanya bergantung pada APBD semata. Diperlukan akselerasi infrastruktur melalui kolaborasi strategis lintas sektor.
Andi Rahim menyebut bahwa kritik mengenai pembangunan wilayah 3T tanpa APBD justru menjadi bukti nyata kecerdasan dan keberhasilan diplomasi tingkat tinggi yang dibangun untuk Lutra. Ia mencontohkan pembangunan sejumlah ruas jalan di Kecamatan Rongkong yang berhasil dilakukan berkat sinergi dan kolaborasi bersama investor melalui dana CSR perusahaan. Begitu pula di Seko, kehadiran Jembatan Bailey merupakan hasil hubungan harmonis dengan Pemprov Sulsel.
Selain pembangunan jalan, strategi ‘creative financing’ juga diterapkan untuk mengatasi persoalan banjir tahunan di Malangke, Lutra. Melalui metode ini, anggaran APBD Provinsi berhasil didatangkan untuk perbaikan tanggul.
“Creative financing ini merupakan langkah improvisasi yang strategis untuk merespons arahan pemerintah pusat. Langkah ini mencakup percepatan implementasi berbagai kebijakan pusat, termasuk membangun kolaborasi multipihak melalui kerja sama yang sangat erat. Inilah bentuk kreativitas kami dalam menerjemahkan serta menindaklanjuti setiap kebijakan pusat,” jelasnya.
Andi Rahim menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan strategi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan dukungan pendanaan. “Intinya, kita membangun dengan otak, hati, dan jaringan yang begitu kuat di seluruh tingkatan level pemerintahan. Kritik yang dilayangkan kepada pemda pada hakikatnya bentuk kepedulian. Infrastruktur dibangun melalui lobi-lobi yang cerdas di pemerintah pusat, provinsi, serta investor,” pungkasnya.