JAKARTA – Perum BULOG menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan hingga tingkat desa dan kelurahan melalui dukungan penuh terhadap operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dukungan ini diwujudkan dengan penyediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta pemanfaatan koperasi sebagai salah satu titik serah Bantuan Pangan.
Langkah strategis ini bertujuan untuk mendekatkan akses pangan bagi masyarakat sekaligus menguatkan perekonomian di akar rumput. BULOG telah berhasil menyalurkan 53,5 ton beras SPHP ke 107 titik KDKMP yang tersebar di tujuh provinsi. Jumlah tersebut setara dengan 10.700 kemasan berukuran 5 kilogram dan telah terealisasi 100 persen.
Realisasi penyaluran beras SPHP ini mencakup Jawa Tengah dengan 47 KDKMP, Jawa Timur dengan 42 KDKMP, serta Lampung (5 KDKMP), DKI Jakarta (4 KDKMP), Jawa Barat (4 KDKMP), Sumatera Selatan (4 KDKMP), dan Banten (1 KDKMP).
Dukungan BULOG terhadap KDKMP semakin dipertegas melalui peninjauan operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Tambakrejo, Sidoarjo, Jawa Timur. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Turut hadir pula Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher dan Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan bahwa kehadiran KDKMP merupakan langkah krusial pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa. KDKMP juga dipersiapkan sebagai sarana perluasan akses masyarakat terhadap berbagai program subsidi pemerintah.
“KDKMP dibangun agar perekonomian tumbuh di desa. KDKMP juga akan menyalurkan berbagai program bantuan dan subsidi pemerintah,” ujar Zulhas dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/10/2026).
Bantuan yang akan disalurkan melalui KDKMP meliputi pupuk bersubsidi, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan beras, beras SPHP, LPG 3 kg, minyak goreng, hingga alat dan mesin pertanian (alsintan). Selain itu, KDKMP juga akan berfungsi sebagai agen bank-bank Himbara.
Pernyataan ini memperjelas peran KDKMP sebagai pusat pelayanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai program pemerintah, dengan harapan dapat memperpendek rantai distribusi kebutuhan sehari-hari warga.
Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan kesiapan BULOG untuk mendukung penguatan peran koperasi tersebut. BULOG berkomitmen penuh untuk memastikan ketersediaan pasokan beras SPHP guna menunjang optimalisasi operasional KDKMP.
“Kami mendukung penuh kesiapan pasokan beras SPHP untuk memenuhi kebutuhan koperasi dengan tidak membatasi kuota pemesanan beras SPHP bagi KDKMP. Kami juga terus memperkuat koordinasi agar proses pemesanan, pengiriman, dan pelayanan berjalan lancar,” tegas Ahmad Rizal.
Secara paralel, BULOG sedang memproses pemenuhan kebutuhan beras SPHP untuk 1.250 titik KDKMP. Target ke depannya adalah memperluas penyaluran ini secara bertahap hingga mencapai 8.000 titik.
Selain suplai beras SPHP, BULOG juga mendukung pemanfaatan KDKMP sebagai titik serah program Bantuan Pangan. Hingga 13 Oktober 2026, sebanyak 28 KDKMP di lima provinsi telah berhasil beroperasi melayani masyarakat.
Ke-28 titik tersebut tersebar di Jawa Timur (16 titik), Jawa Barat (5 titik), Jawa Tengah (4 titik), DI Yogyakarta (2 titik), serta Sulawesi Selatan (1 titik). Setiap penyerahan bantuan dipastikan melalui verifikasi identitas yang ketat untuk menjamin ketepatan sasaran penerima.
Bagi wilayah yang KDKMP-nya belum siap menjadi titik serah, BULOG tetap melaksanakan penyaluran melalui mekanisme reguler untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.
Dalam rangka menjaga keberlanjutan program ini, BULOG terus bersinergi dengan Badan Pangan Nasional, PT Agrinas Pangan Nusantara, serta pemerintah daerah. Sinergi lintas sektor ini dinilai krusial untuk memperkuat KDKMP sebagai jaringan distribusi yang terintegrasi.
Melalui sinergi ini, BULOG bertekad menjadikan koperasi sebagai mitra andalan yang diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap beras dengan harga terjangkau sekaligus menggerakkan aktivitas perekonomian di tingkat desa.