JAKARTA – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria memaparkan visi besar Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di forum internasional Science and Technology in Society (STS Forum) di Kyoto, Jepang. Ia menegaskan bahwa penguasaan IPTEK merupakan elemen krusial bagi pembangunan, daya saing, dan ketahanan nasional Indonesia.
Dalam sesi panel yang bertajuk “The Future of Science Diplomacy: Bump or Fork?”, Arif Satria mengawali paparannya dengan merujuk pada penekanan konsisten Presiden Prabowo mengenai pentingnya kemajuan sains dan teknologi sebagai penentu kemajuan suatu bangsa. Menurutnya, penguatan kapasitas ilmiah dan teknologi nasional menjadi fondasi utama untuk memperkuat daya saing dan ketahanan Indonesia.
Arif Satria menekankan bahwa penguatan kapasitas nasional tidak berarti Indonesia harus beroperasi secara terisolasi. Ia menjelaskan bahwa sains pada dasarnya melampaui batas negara, mengingat pengetahuan, talenta, data, teknologi, dan infrastruktur penelitian semakin terhubung secara global. “Memperkuat kemampuan kita sendiri tidak berarti bahwa kita dapat atau harus maju sendirian,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan dan energi, kesehatan, hingga perkembangan teknologi baru, tidak mengenal batas negara. Oleh karena itu, keseimbangan antara penguatan kapasitas nasional dan kerja sama internasional menjadi sangat penting. “Kerja sama internasional harus bekerja sama untuk memperkuat sains dan teknologi demi kemanusiaan dan keadilan, keberlanjutan dan kesejahteraan,” ucap Arif.
Arif Satria mengakui adanya kompleksitas dalam diplomasi sains saat ini. “Kita tentu saja sedang mengalami bump. Ketegangan geopolitik, persaingan strategis, kekhawatiran akan keamanan riset, dan persaingan atas teknologi kritis membuat kerja sama ilmiah menjadi lebih kompleks,” katanya. Namun, ia juga melihat adanya potensi perubahan arah. “Mungkin ada juga fork karena lingkungan tempat diplomasi sains bekerja telah berubah secara mendasar. Sains dan teknologi saat ini semakin terhubung dengan daya saing ekonomi, keamanan nasional, kedaulatan teknologi, dan geopolitik,” imbuhnya.
Dari perspektif Indonesia, Arif menyampaikan tiga pemikiran utama. Pertama, diplomasi sains harus tetap menjadi instrumen untuk membangun kepercayaan dan kerja sama internasional meskipun hubungan geopolitik semakin rumit. Kedua, diplomasi sains perlu dikembangkan agar lebih tangguh, timbal balik (resiprokal), dan inklusif. Ia berpendapat bahwa negara-negara berkembang perlu berorientasi lebih maju agar tidak hanya menjadi sumber data, lokasi penelitian, atau penerima teknologi, melainkan menjadi pencipta bersama pengetahuan dan teknologi untuk diplomasi sains yang lebih berkesinambungan.
Ketiga, diplomasi sains harus dibangun melalui jejaring yang saling terhubung, mulai dari kerja sama bilateral, regional, konsorsium riset, infrastruktur bersama, hingga mobilitas peneliti. “Dalam konteks tersebut, Indonesia mendorong diplomasi sains yang mampu menjaga keterbukaan tanpa mengabaikan kepentingan nasional dan ketahanan strategis,” ujar Arif.
Menutup paparannya, Arif kembali menggarisbawahi visi Prabowo mengenai pentingnya penguasaan sains dan teknologi bagi masa depan Indonesia. Ia menegaskan bahwa dalam dunia yang semakin saling terhubung, kemampuan ilmiah nasional dan kerja sama internasional bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan, melainkan perlu diperkuat secara bersamaan. “Negara dengan kemampuan ilmiah yang lebih kuat dapat menjadi mitra internasional yang lebih kuat. Dan kemitraan internasional yang lebih kuat, pada gilirannya, dapat memperkuat kemampuan nasional,” katanya.
Arif menilai masa depan diplomasi sains tidak harus memilih antara keterbukaan penuh atau fragmentasi. Diperlukan jalur kerja sama yang memungkinkan negara dengan kepentingan dan tingkat pembangunan berbeda untuk menjadi pencipta dan pengembang bersama. Bagi Indonesia, arah tersebut diwujudkan melalui diplomasi sains yang membangun kepercayaan, memperkuat kerja sama internasional, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. “Diplomasi sains yang lebih adaptif, inklusif, resiprokal, dan tangguh,” ujar Arif. “Dan yang terpenting, diplomasi sains yang memungkinkan kita untuk mengejar kedaulatan tanpa isolasi, serta keterbukaan tanpa kerentanan,” pungkasnya.