JAKARTA – Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia (Kementrans) memberikan dukungan penuh terhadap upaya menjadikan Batam sebagai salah satu pusat data berskala global. Perkembangan industri pusat data ini dinilai sebagai peluang strategis untuk memperkuat ekonomi digital nasional, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menekankan pentingnya bagi Indonesia untuk berani memanfaatkan peluang dari perubahan lanskap ekonomi global. Ia menyatakan bahwa pusat data merupakan infrastruktur krusial bagi pertumbuhan ekonomi digital dan pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI).
“Kalau kita tidak ikut berpikir maju, kita akan tertinggal. Batam punya peluang besar untuk mengambil bagian dalam perkembangan ini,” ujar Iftitah dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (9/10/2026). Ia menambahkan, “Kehadiran pusat data bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan, keterampilan, dan pendapatan yang lebih baik.”
Iftitah menjelaskan bahwa arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mendorong kemajuan dan memperkuat daya saing Indonesia perlu diterjemahkan menjadi kerja nyata di tingkat daerah. Batam, dengan posisinya yang strategis, berpeluang besar menarik investasi lanjutan. Hal ini didukung oleh ekosistem yang andal, kepastian layanan, dan kesiapan tenaga kerja.
Lebih lanjut, Iftitah mengapresiasi upaya pemerintah daerah (pemda) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam mempercepat proses perizinan investasi. Wakil Wali Kota Batam yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, melaporkan bahwa proses perizinan yang sebelumnya memakan waktu satu hingga dua tahun kini dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu bulan. Sebagai contoh, persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dulu memakan waktu enam bulan hingga dua tahun, kini rata-rata terselesaikan maksimal 28 hari.
Menanggapi kebutuhan air untuk operasional pusat data, BP Batam mendorong pembangunan fasilitas seawater reverse osmosis (SWRO). Langkah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air industri tanpa membebani pasokan air masyarakat yang bersumber dari waduk.
“Investasi harus berjalan bersama tanggung jawab. Kebutuhan air pusat data harus disiapkan dengan baik, termasuk melalui SWRO,” tegas Iftitah. Ia melanjutkan, “Dengan perencanaan yang jelas, kita bisa menjaga kebutuhan masyarakat sekaligus memberi ruang bagi tumbuhnya industri baru.”
Kementrans juga mendukung kesiapan BP Batam dalam pasokan listrik dan infrastruktur pendukung lainnya. Dukungan ini terwujud melalui koordinasi erat antara pemerintah, penyedia energi, dan pelaku usaha. Selain itu, Kementrans mengapresiasi dialog terbuka BP Batam dengan masyarakat yang berfokus pada data, sehingga manfaat dan dampak investasi dapat dipahami serta dikelola bersama.
Bagi Kementrans, manfaat investasi harus dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, Kementrans siap mendukung peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya generasi muda, agar mereka mampu mengisi peluang kerja dan berpartisipasi aktif dalam perkembangan ekonomi digital.
“Daerah yang menjadi bagian dari infrastruktur penting ekonomi dunia, seperti Batam, akan memiliki nilai strategis. Tugas kita memastikan masyarakat setempat ikut tumbuh bersama investasi itu, melalui pekerjaan, keterampilan, dan pendapatan yang meningkat,” pungkas Iftitah.