JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kamar Dagang (KADIN) Indonesia, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menekankan pentingnya penguatan perlindungan terhadap dunia usaha. Langkah ini krusial untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut mereka, kepastian hukum, jaminan investasi, keamanan dalam menjalankan usaha, serta stabilitas politik dan keamanan adalah fondasi utama yang dibutuhkan pelaku usaha untuk berani menanamkan modal dan mengembangkan bisnis di Indonesia. Keduanya berpandangan bahwa iklim investasi yang baik tidak hanya dibangun melalui insentif ekonomi, melainkan juga didukung oleh jaminan keamanan aset, kelancaran produksi dan distribusi, kepastian hukum, serta kemampuan negara dalam menjaga stabilitas di tengah berbagai gangguan.
Bamsoet menyatakan, semakin besar skala investasi, semakin besar pula kebutuhan pelaku usaha terhadap kepastian tersebut. “Dengan adanya jaminan, terutama jaminan investasi, jaminan keamanan dalam berusaha, dan kepastian lainnya, tentu sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus membangun semangat investasi di dalam negeri. Pengusaha membutuhkan kepastian bahwa modal yang ditanamkan dapat berkembang dalam lingkungan usaha yang aman, stabil, dan memiliki aturan yang jelas,” tegas Bamsoet dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia Tahun 2026 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (30/9).
Ia menambahkan, tantangan dunia usaha saat ini semakin kompleks akibat dinamika ekonomi global yang berjalan beriringan dengan perubahan geopolitik, gangguan rantai pasok, perkembangan teknologi, hingga potensi ancaman keamanan baru. Kondisi ini menjadikan daya tarik investasi suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam memberikan kepastian dan menjaga stabilitas. “Dunia usaha pada dasarnya membutuhkan kepastian. Ketika investasi masuk dalam jumlah besar dan membangun kegiatan usaha dalam jangka panjang, tentu yang dibutuhkan adalah rasa aman, kepastian hukum, serta jaminan bahwa kegiatan usaha dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujar Bamsoet. Ia menekankan, aspek politik, keamanan, dan ekonomi harus dilihat sebagai satu kesatuan yang saling memperkuat.
Pandangan Bamsoet sejalan dengan penegasan Menko Polhukam Djamari Chaniago. Djamari menyebut kekuatan ekonomi akan menjadi salah satu faktor penentu kekuatan bangsa di masa depan, sehingga stabilitas politik dan keamanan harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi nasional. Ia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam dan potensi ekonomi yang besar, namun potensi tersebut belum otomatis menghasilkan kekuatan ekonomi jika tidak didukung situasi politik dan keamanan yang stabil.
Djamari memaparkan, negara membutuhkan dunia usaha untuk mengolah berbagai potensi tersebut menjadi kegiatan ekonomi produktif, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. “Kekayaan kita yang begitu banyak tidak mungkin bisa kita kelola sendiri, tidak mungkin bisa kita manfaatkan sendiri tanpa kita menciptakan suasana yang aman. Kekayaan kita perlu, terlebih tentunya, kita lindungi dan kita berikan peluang sebesar-besarnya kepada para pengusaha kita untuk bisa memanfaatkan semua potensi tersebut,” ujar Djamari.
Untuk itu, Djamari membuka ruang bagi dunia usaha agar dapat menyampaikan secara langsung berbagai persoalan terkait politik dan keamanan. Masukan dari pelaku usaha sangat diperlukan agar pemerintah dapat mengidentifikasi hambatan konkret di lapangan dan mencari solusi melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga (K/L). Ia menilai komunikasi langsung penting untuk mengidentifikasi persoalan yang sering kali tidak terlihat dari sisi kebijakan pemerintah. “Jangan ragu-ragu. Sampaikan apa yang kira-kira masih bisa disampaikan kepada saya,” kata Djamari. “Saya akan sepenuhnya mendukung berbagai kepentingan perusahaan dan dunia usaha,” sambungnya.
Djamari menegaskan bahwa politik, keamanan, dan ekonomi merupakan tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun ketahanan nasional. Stabilitas politik memberikan kepastian bagi kegiatan ekonomi, keamanan yang kondusif memungkinkan dunia usaha beroperasi secara normal, sementara perekonomian yang kuat turut memperkuat kemampuan negara dalam menjaga stabilitas dan menghadapi berbagai tantangan. “Antara politik dan keamanan tidak bisa dilepaskan, antara keamanan dengan ekonomi juga tidak bisa dilepaskan, semuanya menjadi satu kesatuan. Bagaimana mungkin ekonomi bisa berjalan dengan baik kalau keamanan tidak bagus? Maka, keduanya saling mengisi,” pungkasnya.