JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Aceh, tengah melakukan proses verifikasi ulang terhadap data 525 nelayan yang terdampak bencana banjir. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa bantuan pemulihan yang akan disalurkan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan berhak menerima.
Proses pemutakhiran data ini merupakan tahapan krusial agar para nelayan dapat segera menerima dukungan yang diperlukan untuk kembali menjalankan aktivitas usaha mereka pascabanjir.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur, Syarifuddin, menjelaskan bahwa pendataan awal mencatat terdapat sekitar 600 nelayan yang terdampak. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan dan perbaikan data, jumlah sementara yang teridentifikasi menjadi 525 orang dan masih dalam tahap verifikasi lanjutan.
“Kami melakukan verifikasi ulang terhadap 525 nelayan terdampak bencana hidrometeorologi ini agar penyaluran bantuannya benar-benar tepat sasaran,” ujar Syarifuddin dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 17 Oktober 2026.
Kegiatan verifikasi ini dilaksanakan oleh Dinas Perikanan berkolaborasi dengan Panglima Laot, sebuah lembaga adat yang memiliki peran penting dalam menaungi masyarakat nelayan. Tahapan awal verifikasi meliputi pemeriksaan dokumen kependudukan, validasi alamat, serta pencocokan identitas calon penerima dengan kondisi yang ada di lapangan.
“Awalnya tercatat ada sekitar 600 orang, namun setelah diverifikasi ulang karena ditemukannya banyak ketidaksesuaian data, jumlahnya sementara menjadi 525 orang. Data ini pun belum final karena masih dalam proses verifikasi kembali,” tambah Syarifuddin.
Pendataan yang dilakukan ini merupakan bagian dari upaya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka mempersiapkan penanganan pascabanjir.
Kerusakan yang sedang diverifikasi tidak hanya terbatas pada perahu dan alat tangkap, tetapi juga mencakup usaha perikanan lainnya yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir.
Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, menyatakan bahwa pemulihan sektor perikanan menjadi prioritas utama. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat menggantungkan pendapatan mereka dari kegiatan penangkapan ikan dan usaha budi daya tambak.
Banjir yang terjadi pada akhir November 2025 lalu dilaporkan telah menyebabkan kerusakan pada tambak, jebolnya tanggul, serta membawa sedimentasi lumpur yang mengganggu sirkulasi air.
Upaya untuk menghidupkan kembali usaha masyarakat nelayan telah dimulai dengan dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebanyak 4,2 juta benur udang vaname telah disalurkan untuk tambak seluas 120 hektare sebagai langkah awal pemulihan produktivitas di kawasan budi daya yang terdampak.
“Yang paling utama adalah bagaimana masyarakat dapat kembali beraktivitas berusaha. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar dukungan untuk pemulihan sektor perikanan di Aceh Timur dapat terus mengalir,” pungkas Iskandar.